Kota Malang -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme di The Alana Hotel Malang, Selasa–Rabu (2–3/9/2025). Kegiatan yang mempertemukan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, dan tokoh masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta soliditas lintas sektor dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dari jajaran Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, hadir Kepala Seksi Bimas Islam Ahmad Hadiri, M.Ag., didampingi Pranata Humas dan Penyuluh Agama. Dalam forum tersebut, pria yang akrab disapa Pak Hadiri ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak cukup mengandalkan instrumen keamanan. “Agama harus hadir sebagai perekat dan peneduh. Penyuluh agama adalah garda depan kami untuk memastikan moderasi beragama benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Fokus Hari Kedua

Hari kedua koordinasi menghadirkan Ketua FKUB yang membedah konsep keagamaan khas Indonesia sebagai penangkal radikalisme, serta Mitra Deradikalisasi BNPT yang berbagi pengalaman dalam mendampingi mantan pelaku teror kembali ke masyarakat. Forum ini menggarisbawahi pentingnya perpaduan strategi keamanan, keagamaan, dan sosial dalam membendung ekstremisme.

Sinergi Lintas Sektor

Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT selaku penyelenggara menekankan bahwa interoperabilitas aparatur pemerintah harus menyentuh tataran praktis, bukan hanya koordinasi formal. Dengan keterlibatan aktif Kemenag Kota Malang, BNPT menilai strategi deradikalisasi akan lebih kokoh karena menyentuh langsung akar persoalan ideologi.

Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil diharapkan dapat memperkuat daya tahan Malang Raya dari ancaman radikalisme. “Sinergi ini adalah ikhtiar bersama menjaga jiwa bangsa,” pungkas pak Hadiri. Humas