Malang, 31 Mei 2024 - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mohammad Najih, didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang, Arif Sastriyawan, disela kunjungan kerjanya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Malang. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi berbagai layanan yang disediakan untuk masyarakat oleh MPP.

Selama kunjungan, Mohammad Najih mengunjungi beberapa stand, termasuk stand Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang. Di stand tersebut, Amalia, seorang penyuluh agama Islam yang sedang bertugas, menjelaskan berbagai layanan yang tersedia. "Kami menyediakan layanan sertifikasi halal serta pendaftaran dan pembatalan haji," ujar Amalia.

Selain itu, stand Kemenag juga menawarkan layanan konsultasi keagamaan, yang mencakup konsultasi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), masalah waris, dan layanan keagamaan lainnya. Machmudah, penyuluh agama Islam lainnya yang juga hadir, menambahkan, "Di ruang sebelah, kami juga menyediakan fasilitas balai nikah untuk pelaksanaan pernikahan bagi warga Kecamatan Klojen yang ingin melangsungkan akad nikah di MPP."

Kunjungan ini menyoroti pentingnya MPP dalam memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik di satu tempat. Mohammad Najih memberikan apresiasi atas inisiatif ini, yang dianggapnya sebagai langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. "Mall Pelayanan Publik Kota Malang merupakan contoh yang baik bagaimana pemerintah daerah bisa berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Najih.

Arif Sastriyawan juga menyampaikan bahwa MPP Kota Malang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan menambah jenis layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. "Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar layanan di MPP semakin bermanfaat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkap Arif.

Kunjungan ini diharapkan dapat memotivasi instansi lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, demi kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.(HUMAS)