Malang – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), turut mendukung langkah strategis Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memonitor dan mengevaluasi sistem pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan ini berlangsung secara on-site di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing pada Kamis, 5 Desember 2024.

Upaya ini merupakan bagian dari implementasi Surat Tugas Nomor ST-442/AG.8/2024 yang diterbitkan pada 8 November 2024. Program monitoring dan evaluasi ini mencakup pengawasan, pembenahan, serta optimalisasi sistem informasi pengelolaan PNBP. Pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Kota Malang, tetapi juga kota-kota lain seperti Medan dan Palembang. Kegiatan ini berlangsung dari akhir November hingga pertengahan Desember 2024.

Direktur Sistem Penganggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan integritas pengelolaan PNBP. "Kami berkomitmen menjalankan seluruh proses dengan prinsip GRATIS—Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif, dan Sinergi—guna menciptakan zona integritas yang bebas dari korupsi," ungkapnya.

Melalui monitoring on-site, berbagai potensi penerimaan PNBP diharapkan dapat dimaksimalkan, termasuk di sektor pelayanan publik yang dilaksanakan KUA. Pendekatan langsung ini memberikan kesempatan untuk menilai langsung sistem yang berjalan sekaligus memberikan solusi yang tepat guna.

Hasil dari kegiatan monitoring ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis demi mewujudkan sistem pengelolaan PNBP yang lebih transparan dan akuntabel. Dukungan Kemenag Kota Malang melalui pendampingan di lapangan menunjukkan sinergi antarinstansi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara demi kemajuan bersama.(HUMAS)