Sidoarjo -- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi penerima Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2024 (9/12). Acara yang berlangsung di aula Kanwil Kemenag Jatim ini dihadiri oleh para kepala bidang, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta tim teknis dari kabupaten/kota penerima manfaat program SBSN melalui daring.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I., menekankan pentingnya perencanaan yang matang, khususnya untuk program pembangunan fisik seperti Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Kantor Urusan Agama (KUA)/Balai Nikah, serta pembangunan ruang kelas baru (RKB).
"Perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan. Setelah perencanaan dan grand desain selesai, koordinasi menjadi langkah penting berikutnya. Prototipe pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar hasilnya optimal," tegasnya.
Beliau juga mengingatkan para PPK agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, termasuk dalam seleksi penyedia jasa. "Saya beri wewenang penuh kepada PPK untuk menyeleksi penyedia terbaik sesuai aturan. Jangan ada intervensi. Semua prosedur harus ditempuh dengan benar agar grand desain dapat terwujud dengan kualitas terbaik," lanjutnya.
Dalam rakor ini, beliau mendorong percepatan program pembangunan. Ia berharap timeline dapat dipercepat sehingga proyek pembangunan selesai tepat waktu. "Misalnya, pemilihan perencana bisa selesai Desember ini, kontrak awal Januari, sehingga pengerjaan dapat dimulai lebih awal. Kita juga menargetkan madrasah selesai sebelum tahun ajaran baru di bulan Agustus," ujarnya.
Selain itu, prinsip "tidak ada cost-sharing" dalam pembangunan SBSN kembali ditegaskan. Anggaran yang tersisa dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pendukung, seperti pengadaan mebel atau fasilitas lainnya. "Semua pihak harus memastikan pembangunan ini optimal. Jika ada sisa anggaran, itu harus digunakan untuk melengkapi fasilitas yang menunjang fungsi bangunan," jelasnya.
Beliau meminta semua pihak, termasuk konsultan pengawas, PPK, dan penyedia jasa, untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. "Saya ingin konsultan pengawas memberi masukan yang konstruktif, sementara penyedia jasa harus menerima masukan itu dengan lapang dada demi hasil pembangunan yang terbaik," pesannya.
Adapun proyek pembangunan fisik yang direncanakan melalui SBSN di Jawa Timur tahun ini mencakup:
18 Kantor Urusan Agama (KUA)
5 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)
25 Ruang Kelas Baru (RKB)
Dalam penutupnya, Kakanwil mengingatkan pentingnya akuntabilitas spiritual dalam setiap tugas yang diemban. "Ikhtiar kita dalam menjalankan amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka, mari bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Gus Shampton, yang mengikuti rapat ini secara daring, mengusulkan agar PPK lebih sering berkomunikasi dengan pihak Kemenag Kota Malang terkait kendala-kendala yang muncul. "Evaluasi terhadap penyedia yang kurang baik di tahun sebelumnya juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan penyedia tahun ini," imbuhnya.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berdaya guna di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Humas
