Jember — Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kemandirian Pesantren di Jember pada Selasa (15/10), Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Agama dari berbagai daerah di Jawa Timur hingga pusat berlangsung penuh semangat dan kehangatan.
Hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri Agama, Habib Nuruzzaman; Tenaga Ahli Menteri, Hasanudin Ali; Direktur PD Pontren, Dr. Basnang Said; Kabag Umum Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Para pejabat ini berkumpul untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan pesantren, khususnya terkait kemandirian ekonomi.
Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Agama, Habib Nuruzzaman, menegaskan bahwa inkubasi pesantren merupakan salah satu program utama Kementerian Agama. Ia menekankan bahwa setiap bantuan yang diberikan kepada pesantren tidak dipungut biaya apapun dan seluruhnya didedikasikan untuk meningkatkan kemandirian pesantren dalam mengelola bisnis. "Kami harap setiap Kantor Kemenag di daerah memberikan pendampingan agar pesantren dapat optimal memanfaatkan bantuan ini," ujar Habib Nuruzzaman.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa selama kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men), pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 550 miliar rupiah untuk pengembangan pesantren sebagai implementasi dari Undang-Undang Pesantren. Sebanyak 3.600 pesantren telah menerima bantuan ini guna pengembangan ekonomi pesantren. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merekomendasikan agar program ini dilanjutkan oleh pemerintah di masa yang akan datang.
"Direktorat PD Pontren tengah menyusun peta jalan untuk program inkubasi pesantren yang akan berlaku mulai tahun 2025. Harapannya, pesantren dapat semakin mandiri secara ekonomi dan berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat," tambahnya.
Melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Gus Shampton, menyampaikan kepada Humas bahwa kegiatan koordinasi semacam ini sangat penting. Menurutnya, pesantren memiliki nilai sejarah yang besar dalam pembangunan negeri dan selama ini banyak pesantren yang menjalankan pendidikannya melalui dana swadaya dari pengasuh. "Dengan adanya kepedulian pemerintah ini, diharapkan pesantren mampu mengembangkan perekonomiannya secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain," tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian pesantren di Jawa Timur, sekaligus menjadi upaya nyata pemerintah dalam memajukan pendidikan berbasis agama yang berdaya saing dan mandiri. Humas
